Gara-gara Tidak Ada Payung Hukum, Nasib Operator Sekolah Tak Jelas

Kepala Dinas Pendidikan Pamekasan

Pamekasan – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, mengaku belum bisa memperjuangkan nasib operator sekolah yang sampai sekarang honornya belum jelas. Pasalnya, keberadaan operator sekolah tidak ada payung hukumnya.

 

Kepala Disdik Pamekasan, Moch. Tarsun menyampaikan, pihaknya akan memperhatikan nasib operator yang selalu kerja keras mengurus administrasi guru dan lembaga secara keseluruhan apabila ada payung hukum yang mengatur.

“Apabila ada dasar hukumnya akan kami perjuangkan, cuman operator itu termasuk golongan apa? Jika K2 kan sudah jelas ada SK Bupati,” katanya, Rabu (23/5/2018).

Tarsun menambahkan, nasib operator itu menjadi kebijakan sekolah karena telah ada dana yang bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai peruntukannya yang telah diatur dalam keputusan bupati.

“Sekolah itu terkadang mengambil operator dari luar, tapi ada pula yang dari guru sendiri, kalau GTT (Guru Tidak Tetap) yang jadi operator, kami bayar GTT-nya saja, karena kalau operatornya tidak ada aturannya, ” kilah Tarsun.

Dia tidak menampik jika kerja operator sekolah tidak mudah karena segala administrasi guru, data guru sertifikasi dan administrasi sekolah menjadi tanggungjawabnya. Bahkan, terkadang operator harus lembur untuk menyelesaikan tugasnya meskipun semuanya telah menggunakan sistem digital